Bupati Sintang

Bupati Sintang. Bupati Sintang dr H Jarot Winarno MMed PH membuka secara langsung sekaligus menjadi pemateri dalam rangkaian kegiatan Jambore Genre Sintang serta Pelantikan Pengurus Cabang Genre Sintang Masa Bhakti 20202022 dan Pengurus Saka Kencana Kwarcab Sintang Masa Bhakti 20202022 bertempat di Aula Pendopo Bupati Sintang Selasa.

Lebih lanjut Fitria mengatakan Bupati Sintang melalui SP1 SP2 dan SP3nya telah melakukan framing terhadap Masjid Miftahul Huda dengan menyebutnya berdiri tanpa izin Menurutnya Bupati Sintang telah salah memilih aturan “Karena Bupati secara sadar dan sengaja ingin menghindari penggunaan pedoman perselisihan rumah ibadah yaitu peraturan SKB dua.

Ketua Tim Advokasi Jamaah Ahmadiyah, Fitria Sumarni Nilai

Bupati Sintang dr H Jarot Winarno M Med PH menjelaskan ada empat poin arahan soal penanganan persoalan PETI di Kabupaten Sintang yakni zero mercuri mengurangi jumlah penambang tidak menggunakan alat berat seperti fuso panther dan dong feng serta toleransi sampai H4 Idul Fitri setelah itu akan dilakukan penertiban “PETI ini cerita panjang.

Kasus Ahmadiyah Sintang: Pemkab Minta Masjid Milik JAI

Fitria juga menganggap Bupati Sintang sudah melakukan diskriminasi kepada Jemaah Ahmadiyah Sebab rumah ibadah yang ada di Desa Balai Harapan semuanya tidak memiliki izin mendirikan bangunan “Perlu juga kiranya diketahui bahwa di Desa Balai Harapan itu tidak ada satupun rumah ibadah yang mempunyai izin mendirikan bangunan jadi ini.

Perintah Pembongkaran Masjid Ahmadiyah di Sintang dan

dr H Jarot Winarno M Med Ph Jabatan Bupati Alamat JL Pangeran Muda no230 Sintang Kalimantan Barat Indonesia.